Harapan Rakyat Indonesia Kepada Seorang Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati di Tahun 2020
Oleh:
Dr. Drs. Jerry Rumahlatu, M.Th
Dosen STT LETS Bekasi
Dalam konteks pilpres 2019, dan Gubernur, Walikota, Bupati 2020 saya perlu menyebutkan sekurang-kurangnya sepuluh catatan penting tentang apa yang saya konstruksikan sebagai harapan rakyat Indonesia pada seorang presiden (dan wakil presdien) terpilih, Gubernur, Walikota, Bupati 2020. Catatan ini menjadi penting bukan saja untuk melengkapi apa yang sesungguhnya telah direspon dalam bentuk visi-misi dan atau jargon kampanye para pasangan calon presiden-wakil presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, namun juga untuk membuat kita sadar bahwa terdapat hal-hal mendasar yang akan senantiasa penting setiap kali kita memilih seorang presiden, Gubernur, Walikota, Bupati. “Kebijakan ekonomi pro-rakyat”, “melanjutkan pemberantasan korupsi dan meningkatkan praktik good governance”, atau “lebih cepat, lebih baik” masing-masing memang memiliki relevansinya untuk negeri ini.
Walau begitu, terdapat sejumlah harapan pokok yang tidak semuanya dapat direspon dalam program aksi atau kebijakan yang bersifat nomenklatur. Berikut adalah sepuluh catatan tentang ihwal tersebut.
1. Rakyat Indonesia ingin agar presiden, Gubernur, Walikota, Bupati mendatang dapat memperkuat tradisi yang tidak saja memperlakukan demokrasi melulu sebagai prosedur namun juga sebagai tujuan dan nilai-nilai. Mempertautkan ketiga ihwal itu secara utuh merupakan satu-satunya jalan untuk membuat demokrasi dapat menghasilkan kebebasan, kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan yang tidak saja meluas namun juga berkelanjutan.
2. Rakyat menghendaki agar seorang Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati memiliki kecakapan dan komitmen yang kuat untuk membangun Indonesia di atas sebuah prinsip universal negara-bangsa. Prinsip yang dimuliakan adalah hadirnya kepercayaan bahwa negara sebagai sebuah kolektivitas bukanlah wujud penaklukan dan atau superioritas satu agama tertentu, ras tertenu, suku bangsa tertentu, atau golongan tertentu terhadap yang lain. Dengan kata lain, negara adalah perwujudan kehendak bersama warga negara yang merdeka dan setara, apapun latar belakang kelas dan kulturalnya.
3. Rakyat ingin melihat Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati menjadi cermin dan tauladan bagi penghormatan dan toleransi atas kemajemukan Indonesia, baik yang timbul karena karena perbedaan ideologi (pluralisme) ataupun yang terlahir karena perbedaan identitas (multikulturalisme). Kuatnya harapan ini karena hadirnya kesadaran bahwa kemajemukan adalah keniscayaan yang tidak saja melekat secara inheren dalam ke-Indonesia-an namun juga memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan ketegangan dan perpecahan.
4. Rakyat negeri ini ingin melihat Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati memiliki kecakapan bertindak untuk di satu pihak setia pada konstitusi, undang-undang serta kepatutan lainnya dan di pihak lain menghasilkan terobosan kreatif untuk mengatasi skenario “benang kusut” Indonesia. Kecakapan bertindak berdasarkan dua kebajikan ini merupakan kepemimpinan inventif yang menjadi jawaban bagi tantangan Indonesia di Abad XXI ini.
5. Rakyat di negeri ini ingin memiliki Presiden yang menyelamatkan, bukan yang membahayakan Indonesia dan masa depannya. Penyelamatan Indonesia terlihat dari kualitas kepemimpinan yang tidak saja cerdas secara ekonomi, politik, bahkan militer namun juga secara sosial, budaya, dan etika-etiket. Dunia sedang berubah, kerap dengan arah yang kurang jelas. Memastikan bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang tepat adalah harapan rakyat Indonesia. Yang dipikirkan, ketepatan arah pergerakan ditentukan oleh hadirnya penguatan peradaban baru dunia yang dibangun berdasarkan asas yang mengutamakan kerja sama, kepercayaan, perdamaian, dan toleransi.
6. Rakyat ingin Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati yang memiliki kepercayaan kokoh bahwa mandat yang diperolehnya dari rakyat secara langsung itu dapat menyediakan wibawa konstitusional yang kuat untuk menghadapi parlemen. Dalam sistem presidensial, parlemen menjadi penting karena dan hanya karena menjalankan fungsi checks and balances terutama melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan tidak pernah untuk membuat seorang Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati berdiri di depan parlemen untuk bertanggung jawab kepadanya! Dalam sistem presidensial yang melibatkan pemilihan langsung, Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati diharapkan menjalankan mandat rakyat tanpa ragu dan atau menjadi terlalu sibuk memikirkan keseimbangan kekuatan politik di DPR.
7. Rakyat ingin mendengar Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati berbicara dalam bahasa yang mereka mengerti, bukan memakai bahasa planet Mars atau Venus. Dalam keseharian rakyat, hidup merdeka sekurang-kurangnya berarti tidak ada kecemasan untuk dapat makan, berteduh, berobat ketika sakit, dan menyekolahkan anak-anak setinggi cita-cita dan bakatnya. Dalam pandangan rakyat, pembangunan hanya memiliki makna yang relevan apabila terjadi perubahan berangsur namun pasti dalam penyediaan lapangan kerja, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.
8. Rakyat ingin memiliki Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati yang berdiri tegak dan berbicara terang di depan mereka ketika negeri ini menghadapi situasi kritis seperti Covid-19 saat ini. Mereka ingin mendengarkan pikiran-pikiran presiden, gubernur, walikota, bupati yang di dalamnya tidak saja tersirat kepercayaannya yang kuat namun juga tersurat kemasukakalannya sebagai solusi. Rakyat tidak ingin memiliki Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati yang suka membual, apalagi berdusta. Tidak juga pada Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati yang berpura-pura tidak tahu atau bertindak seakan-akan tidak ada masalah yang gawat. Rakyat ingin memiliki seorang presiden, gubernur, walikota, bupati yang berpandangan jernih dan berbicara jujur kepada rakyatnya.
9. Rakyat ingin memiliki Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati yang dekat dan terjangkau. Kedekatan itu tercermin dari kemampuannya untuk mendengar rakyat, bahkan dalam bisik-bisik sekalipun. Keterjangkauan itu terlihat dalam tindakannya yang tanggap walau birokrasi dan protokol menguasainya.
10. Rakyat di negeri ini ingin dapat melewati setiap tidur malamnya dengan nyenyak. Mereka bisa tidur nyenyak karena tahu bahwa Presidennya, Gubernur, Walikota, Bupati mengurus diri dan keluarganya dengan baik, di saat susah atau senang.
Dalam kepercayaannya, ini adalah sepuluh suara rakyat yang tak terucap namun tertera secara bening dalam sanubari setiap warga negara-bangsa Indonesia. Suara-suara ini memang tidak untuk diteriakkan tetapi untuk ditangkap oleh “mereka yang sudah terpilih” bahkan mereka yang akan dipilih nanti pada 9 Desember 2020 sebagai Gubernur, Walikota dan Bupati.
Analisa kondisi kekinian Berbangsa dan Berbegara, STT LETS, Bekasi.